ZN, BANGKA TENGAH – Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Me Hoa, saat menyerap aspirasi warga Desa Simpang Jongkong, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II 2026, Minggu (13/9/2026), Me Hoa mendorong pemerintah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa masuk kategori penerima bantuan tetapi belum tercatat dalam data desil.
Menurut Me Hoa, persoalan data menjadi hal penting karena desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah.
“Data desil ini masih terus dipantau karena ketepatan data menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Me Hoa.
Ia mengatakan masih ditemukan potensi ketidaksesuaian data di lapangan. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat.
Me Hoa menyarankan pemerintah menyediakan meja atau ruang khusus pengaduan sehingga warga dapat melaporkan apabila belum terdata atau menemukan ketidaksesuaian kondisi penerima bantuan.
“Setiap aduan masyarakat terkait data desil yang layak dan tepat sasaran akan menjadi catatan bagi seluruh perangkat yang terlibat dalam proses pendataan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana pemerintah terkait penghapusan biaya bagi kelompok desil tertentu, khususnya desil 1 hingga desil 4.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pembenahan data agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Selain data desil, warga Simpang Jongkong juga menyampaikan berbagai persoalan terkait kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.
Dalam sektor kesehatan, Me Hoa mengingatkan masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Ia menyebut ISPA dan Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat.
“Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Masyarakat harus terus menjaga pola hidup sehat dan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Me Hoa juga mengingatkan warga memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Bagi masyarakat yang terkendala tunggakan, Dinas Kesehatan menjelaskan adanya program pencicilan pembayaran.
Sementara di bidang pendidikan, Me Hoa menilai ketersediaan sekolah yang memadai dan mudah dijangkau menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan sangat penting, terutama sejak usia dini. Untuk itu perlu kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik,” ungkapnya.
Sedangkan pada sektor ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Babel menyampaikan sejumlah program pelatihan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari pelatihan UMKM, menjahit hingga keterampilan lainnya.
Me Hoa mendorong warga memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja secara mandiri.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Lurah Simpang Jongkong serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Biro Kesra Pemerintah Provinsi Babel. (*)
