ZN, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (31/8/2026), di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Babel.
Rapat tersebut menjadi wadah pembahasan prioritas anggaran yang ketat, dengan penekanan agar setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan tidak terbuang sia-sia. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa penyusunan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, tanpa membiayai kegiatan yang tidak mendesak.
“Semuanya uang rakyat, kita kembali ke Dewan dan OPD untuk bersama-sama memastikan uang ini tidak terbuang, tetap bermanfaat dan tidak merugikan. Uang ini betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat seluruh Bangka Belitung,” ujar Gubernur Hidayat Arsani usai rapat.
Tiga sektor utama yang menjadi prioritas utama dalam rancangan anggaran ini adalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah provinsi dan DPRD sepakat tidak memaksakan pembangunan yang belum mendesak sebelum memastikan ketersediaan dana yang mumpuni. Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung yang diharapkan dapat terealisasi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah cair, yang diperkirakan mencapai sekitar 1,7 triliun rupiah.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta menyampaikan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 disusun untuk penyesuaian sisa anggaran yang tersedia, sedangkan APBD 2027 direncanakan dengan nilai nominal sekitar lebih dari 2 triliun rupiah. Meskipun nilainya terbatas, seluruh pihak berkomitmen untuk memprioritaskan layanan dasar terlebih dahulu.
“Kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung karena kita sepakat tidak memakai dana pinjaman. Kita tunggu DBH dan royalti timah yang merupakan hak kita. Layanan dasar harus kita penuhi dulu — kesehatan, pendidikan, pembayaran, semuanya — baru kemudian ke prioritas lain,” ungkap Wakil Ketua DPRD Babel.
DPRD dan Pemerintah Provinsi menekankan kolaborasi untuk mengelola anggaran yang terbatas agar tetap efisien dan bermanfaat. Selain itu, disiapkan pula pos anggaran penanganan bencana, termasuk bantuan air bersih mengingat kondisi kemarau yang melanda wilayah tersebut. Pembahasan lanjutan akan dilakukan secara bertahap guna mematangkan rincian anggaran sebelum disahkan. (Wln)
