ZN, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mengintensifkan kegiatan pangan murah serta mendorong masyarakat memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin meminta Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang untuk memperbanyak kegiatan pangan murah, khususnya di kawasan yang dinilai membutuhkan dukungan akses pangan dengan harga terjangkau.
“Dinas Pangan dan Pertanian ini saya minta untuk mengadakan kegiatan pangan murah dan ini harus diintensifkan. Tujuannya tentu untuk membantu pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang dan kita kolaborasikan,” kata Prof Udin usai kunjungan dan meninjau langsung bazar UP2K, GPM dan Cek kesehatan gratis, di Taman Mandara, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kegiatan pangan murah tidak hanya dilakukan melalui penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga perlu dibarengi dengan penguatan produksi pangan di tingkat masyarakat.
Prof Udin menyebut Pemkot Pangkalpinang saat ini memiliki 21 kelompok yang aktif menanam sayuran. Kelompok tersebut, kata dia, mampu melakukan panen secara rutin dalam waktu sekitar 25 hari.
“Kita sudah punya 21 PKWT yang aktif menanam sayur. Mereka 25 hari itu panen dan saya sudah tanyakan, mereka rutin melaksanakan ini,” ujarnya.
Ke depan, Pemkot Pangkalpinang akan mengembangkan pola tersebut, termasuk mendorong penanaman cabai dan berbagai kebutuhan pangan harian lainnya. Dinas Pangan dan Pertanian juga diminta mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam sayuran dan cabai.
Dalam kesempatan itu pula, Prof Udin mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Apabila hasil panen melebihi kebutuhan kelompok, hasilnya juga dapat dijual kepada masyarakat.
“Penanaman cabai melalui PKWT, kemudian Dinas Pangan dan Pertanian juga menanam, mengajak masyarakat untuk bisa menanam kebutuhan sehari-hari, seperti sayur dan cabai. Sehingga ini juga bisa membantu meringankan beban keluarga, masyarakat,” katanya.
Upaya pengendalian harga pangan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kegiatan pangan murah tersebut, kelompok masyarakat dapat menjual hasil pertanian, sementara Perum Bulog menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau.
“Seperti acara hari ini, PKWT menjual sayur-mayur. Kemudian dari Bulog juga menjual beras dengan harga yang lebih murah. Sehingga ini bisa kita upayakan untuk menekan inflasi,” ujar Prof Udin.
Ia meminta kegiatan serupa tidak hanya digelar di pusat kota, tetapi juga menyasar kawasan permukiman yang masyarakatnya membutuhkan akses pangan murah.
“Saya mulai ini meminta kepada Dinas Pangan dan Pertanian untuk mengadakan ini di daerah-daerah yang rural seperti ini. Di daerah-daerah yang memang masyarakat membutuhkan, seperti daerah sini dan di daerah-daerah lainnya,” tuturnya.
Selain komoditas sayur, cabai, dan beras, Prof Udin juga menyoroti harga ayam yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, tingginya permintaan ayam turut memengaruhi pasokan dan harga di pasaran, terutama sejak kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkat.
“Kita pantau memang ayam ini dari peternakan juga harganya sudah mahal. Karena memang kebutuhannya sangat tinggi semenjak MBG ini memulai,” katanya.
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan tersebut membuat permintaan ayam lebih besar dibandingkan pasokan yang tersedia. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan karena Pangkalpinang masih mengandalkan pasokan ayam dari luar daerah.
“Permintaannya lebih banyak daripada suplainya, sehingga suplainya menjadi agak susah. Karena kita juga di Pangkalpinang itu mengharapkan ayamnya dari luar, bisa dari luar Pangkalpinang maupun dari Sumatera,” ujar Prof Udin.
Karena keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, Pemkot Pangkalpinang juga mendorong penguatan produksi ayam di wilayah kabupaten. Selain membantu memenuhi kebutuhan Pangkalpinang, pengembangan peternakan di daerah tersebut dinilai dapat menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat di wilayah penghasil.
“Kalau untuk ayam ini memang untuk di kota tidak mungkin kita pelihara ayam, karena wilayah perkotaan. Jadi kita minta mungkin di kabupaten-kabupaten untuk bisa menjadi pemasok di Kota Pangkalpinang,” katanya.
Pemkot Pangkalpinang selanjutnya akan mengandalkan kolaborasi antara pemerintah, kelompok masyarakat, pelaku usaha, Bulog, serta daerah pemasok untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.
Langkah tersebut diarahkan agar pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi harga ketika terjadi kenaikan, tetapi juga dengan memperkuat produksi dan pasokan pangan secara berkelanjutan. (Wln)
