ZN, JAKARTA – Ketua Asosiasi Tambang dan Mineral Bangka Belitung (Babel) Rudy Sahwani menyampaikan keprihatinan terhadap iklim investasi di Babel yang dinilai terdampak oleh langkah-langkah Satgas bentukan Presiden. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan menjadi hambatan bagi masuknya investasi ke daerah.
Ia mengatakan, kekhawatiran utama masyarakat adalah apabila para investor kehilangan kepercayaan dan memilih meninggalkan Bangka Belitung, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau para investor pada kabur, kasihan masyarakat Bangka Belitung. Itu mesti dipikirkan oleh Pak Presiden. Walaupun substansi suaranya kecil, tetap ada suara dari Babel,” ujarnya, di Kejagung, Jakarta, Jumat (29/05/2926).
Karena itu, ia meminta agar pemerintah melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap Satgas-Satgas yang dibentuk agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kepastian berusaha dan investasi di daerah.
Dalam keterangannya, ia juga menyoroti kasus yang dialami PT PMM. Menurut dia, tindakan yang dilakukan Satgas terhadap perusahaan tersebut diduga sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Apa yang terjadi dan dialami PT PMM itu adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan. Saya tahu persis kejadiannya seperti apa, secara detail saya tahu,” katanya.
Ia menilai proses yang dialami PT PMM terkesan sebagai upaya mencari-cari kesalahan hingga berujung pada penangkapan di Batam.
“Sudah ketemu, sudah benar, dicari lagi apa salahnya sampai akhirnya ditangkap di Batam,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya telah menyarankan agar perusahaan menempuh jalur hukum. Namun, menurut dia, pihak PT PMM memilih bersikap sabar hingga terjadinya peristiwa di Batam.
“Sebenarnya saya sudah menyarankan sejak awal untuk melakukan upaya hukum, tetapi pihak PMM cukup bersabar hingga kejadian di Batam. Saya rasa mereka sudah habis kesabaran,” ungkapnya.
Terkait kewajiban perusahaan, ia menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan ke sejumlah instansi terkait, PT PMM dinilai telah memenuhi kewajibannya terhadap negara maupun daerah.
“Saya tahu dan sudah meneliti, bukan karena saya bermitra, tetapi saya mencari ke instansi-instansi terkait bahwa PT PMM memenuhi segala kewajiban yang menjadi hak negara maupun daerah, seperti pajak dan retribusi, semua terpenuhi,” tutupnya. (Wln)
