ZN, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah persoalan teknis mencuat dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) percepatan MBG di Balai Besar Betason, Kamis (16/4/2026).
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengungkapkan masih terdapat berbagai kendala di lapangan, mulai dari belum lengkapnya sertifikasi sanitasi hingga minimnya transparansi data pemasok bahan baku.
Menurut Dessy, program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak kita. Jika gizinya baik, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Di sisi lain, program ini turut menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan tersebut. Dessy juga menyoroti lemahnya komunikasi antara Satgas MBG dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan krusial masih ditemukan, di antaranya belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengelolaan limbah yang belum optimal.
Selain itu, Dessy menyoroti kurangnya keterbukaan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait data pemasok bahan baku.
“Saya tidak mengetahui alasan data supplier tidak dibuka. Kami tidak mencampuri operasional dapur, namun memiliki tanggung jawab dalam pengawasan. Jika terjadi sesuatu, seperti keracunan makanan, tentu akan menyulitkan,” tegasnya.
Ia meminta agar data pemasok dapat disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya Satgas MBG, guna memastikan proses pengawasan berjalan optimal.
Dessy menegaskan, transparansi menjadi aspek penting, terlebih adanya laporan terkait kualitas makanan di lapangan. Pemerintah kota, kata dia, tidak ingin kecolongan apabila terjadi persoalan yang berdampak pada masyarakat.
Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja sejumlah OPD, seperti Dinas Kesehatan serta Dinas Pangan dan Pertanian, yang dinilai terus melakukan monitoring secara berkala.
“Rapat ini menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi, agar program MBG dapat berjalan lebih maksimal di Pangkalpinang,” tutupnya. (Wln)
