ZHIENEWS.COM, JAKARTA — Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mewujudkan program “Timah untuk Rakyat” sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa, negara, dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI terkait kinerja korporasi semester I tahun 2025 serta roadmap kinerja tahun 2025 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid, menegaskan bahwa PT Timah bukan hanya perusahaan tambang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam tata kelola sumber daya mineral, khususnya timah sebagai komoditas unggulan di pasar global.
“Ada beberapa isu strategis yang perlu kita ketahui bersama, di antaranya terkait kinerja operasional dan finansial perusahaan pada semester I 2025, kontribusi terhadap negara melalui dividen, pajak, maupun PNBP, serta tata kelola dan keberlanjutan PT Timah dalam menjaga keseimbangan antara bisnis, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI juga ingin mengetahui roadmap kinerja dan arah transformasi PT Timah dalam menghadapi tantangan industri global, hilirisasi, diversifikasi, serta upaya memperkuat daya saing di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Restu hadir bersama jajaran direksi, yakni Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro, Direktur Pengembangan Usaha Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fina Eliani. Mereka memaparkan kinerja perusahaan meliputi operasi dan produksi, keuangan, hilirisasi, strategi peningkatan kinerja, kontribusi perusahaan, tantangan yang dihadapi, serta dukungan yang dibutuhkan PT Timah.
Restu menegaskan bahwa PT Timah berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan guna meningkatkan kinerja agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“PT Timah terus mengevaluasi kondisi yang dihadapi. Kami sepakat bahwa timah di PT Timah adalah untuk rakyat. Upaya yang dilakukan semata-mata agar masyarakat, khususnya di Bangka Belitung dan wilayah lain, dapat merasakan manfaat dari sumber daya ini,” katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Restu optimistis dengan strategi yang dijalankan serta dukungan eksekutif dan legislatif, PT Timah mampu mencapai target produksi.
Ia juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI dalam pengawasan dan pengendalian untuk memastikan operasional PT Timah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, perusahaan membutuhkan dukungan regulasi, terutama terkait penanganan bijih timah hasil penambangan ilegal agar dapat masuk ke dalam IUP PT Timah Tbk.
Perusahaan juga berharap adanya percepatan regulasi yang mendukung hilirisasi, termasuk kewajiban pembelian logam timah melalui bursa yang saat ini masih menjadi kendala, serta sinkronisasi wilayah pertambangan. Perubahan zonasi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang menyebabkan beberapa IUP laut tidak dapat ditambang, turut berdampak pada penurunan produksi.
“Dukungan lain yang dibutuhkan adalah percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan UU Minerba untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga pertimahan. Hal ini penting guna mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis serta memperkuat hilirisasi pertimahan,” jelas Restu.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga guna menyederhanakan serta mempercepat perizinan.
“Saat ini kinerja produksi PT Timah menunjukkan tren peningkatan berkat dukungan Satgas. Kami optimistis target yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan strategi ini, diharapkan keuntungan perusahaan meningkat sehingga Bangka Belitung bisa menjadi surga bagi masyarakat yang tinggal di sana maupun masyarakat Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.
Sumber: www.timah.com
