Oleh: Jupe Wartawan Junior
Ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab dari polemik di Bangka Belitung saat ini. “Sejak kapan Polri khususnya Humas Polda Babel menjadi hakim bagi dunia pers ?”
Kasus pelabelan karya jurnalistik sebagai “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” di akun Instagram dan Tiktok Humas Polda Babel, bukan sekadar kesalahan unggahan. Itu adalah simbol pergeseran kekuasaan yang berbahaya ketika institusi penegak hukum mengambil alih peran yang secara undang-undang hanya dimiliki Dewan Pers.
Dalam sistem pers Indonesia, hakimnya sudah sangat jelas. Bukan Kapolri, Kapolda, Bid Siber Polri, apalagi Bid Humas. Hakim dalam dunia pers itu sangat jelas, yaitu “Dewan Pers”.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai apakah sebuah karya jurnalistik melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Bukan lembaga lain.
Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalurnya sudah diatur berjenjang dan beradab. Mulai dari “Hak Jawab”, “Hak Koreksi”, lalu pengaduan ke “Dewan Pers”. Bukan vonis sepihak di media sosial mengatas namakan diskresi kepolisian berdasarkan UU No. 5 Tahun 2026 tentang kepolisian.
Namun apa yang terjadi, Humas Polda Babel tidak menempuh jalur itu. Humas Polda Babel memilih jalur pintas diskresi.
DALIH DISKRESI YANG KEBABLASAN
Diskresi memang dikenal dalam UU Kepolisian. Dalam UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, diskresi kembali ditegaskan lewat Pasal 18 dan diperkuat prinsip profesional, proporsional, transparan dan akuntabel dalam Pasal 19A.
Ditambah Pasal 14 ayat (1) huruf h yang memberi tugas penanggulangan tindak pidana siber. Atas dasar itulah, Humas Polda merasa berwenang menilai konten pemberiataan, lalu memberi stempel HOAKS.
Padahal, diskresi itu punya batas. Diskresi adalah kewenangan bertindak dalam keadaan mendesak ketika hukum belum mengatur secara rinci. Diskresi bukan kewenangan untuk menabrak hukum yang sudah mengatur secara khusus.
Sengketa pers sudah diatur secara khusus oleh UU Pers. Maka tidak ada ruang diskresi di sana. Asas hukumnya terang, Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).
Ketika polisi tetap memaksakan diskresi untuk menghakimi pers, maka yang terjadi bukan penegakan hukum. Itu adalah “Abuse Of Power” yang dibungkus dalih kewenangan.
MENGAPA INI BERBAHAYA ?
Pertama, karena polisi dalam kasus ini adalah pihak yang diberitakan. Bagaimana mungkin pihak yang merasa dirugikan sekaligus menjadi hakim yang memvonis ? Ini melanggar prinsip paling dasar dalam hukum, Nemo Judex In Causa Sua (tidak ada seorang pun boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri.
Kedua, karena label “HOAKS” dari akun resmi Humas Polda Babel memiliki efek yang jauh lebih mematikan daripada sekadar pemberitaan. Stempel itu bukan opini. Di mata publik, itu adalah vonis negara. Wartawan dan Media yang dilabeli hoaks akan kehilangan kredibilitas, kepercayaan pembaca dan publik akan takut membaca berita yang kritis terhadap aparat.
Ketiga, karena ini menciptakan preseden buruk. Hari ini media di Bangka Belitung, khususnya di Pangkalpinang yang dilabeli hoaks. Kedepan, media mana pun di Indonesia yang memberitakan dugaan pelanggaran aparat bisa dilabeli hoaks dengan dalih yang sama, “Diskresi Kepolisian”.
Jika ini dibiarkan, maka kemerdekaan pers yang dijamin Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 yang menyatakan terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran akan mati pelan-pelan. Bukan dibredel lewat surat keputusan, tapi dibunuh lewat stempel di media sosial institusi negara.
KLARIFIKASI YANG LURUS
IKorem 045/Garuda Jaya justru memberi contoh yang sangat benar dan memberi contoh bahwa karya jurnalistik memiliki mekanisme tersendiri.
Saat Korem merasa pemberitaan soal dugaan pemukulan anggota TNI itu tidak benar, Korem tidak melabeli media sebagai hoaks. Korem menggelar konferensi pers, menyampaikan data, menjelaskan bahwa tidak ada pemukulan, tidak ada visum dan anggota yang bersangkutan sedang diperiksa karena keluar kesatriaan tanpa izin.
Itulah hak jawab yang elegan dan sesuai UU Pers. Korem menunjukkan kedewasaan institusi. Sebaliknya, Humas Polda Babel menunjukkan cara yang melampaui kewenangan.
KEMBALIKAN HAKIM PERS KE TEMPATNYA
PWI Babel dalam surat Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 yang ditandatangani Ketua Mohammad Fathurrahkman dan Sekretaris Fakhruddin Halim mendesak hapus unggahan Humas Polda Babel beserta jajaran dengan menempuh hak jawab dan memboikot pemberitaan Humas Polda Babel sampai tuntas.
Hal ini, bukan soal membela media yang salah. Jika media memang salah, silakan adukan ke Dewan Pers. Jika Dewan Pers menyatakan media melanggar Kode Etik, media wajib meminta maaf dan memuat hak jawab.
Tapi selama Dewan Pers belum memutuskan, tidak ada satu pun institusi termasuk Polri apalagi Humas Polda Babel berhak mengambil alih palu hakim pers.
Diskresi tidak boleh dijadikan tameng untuk membungkam kemerdekaan pers. Polri adalah penjaga ketertiban, bukan penjaga kebenaran jurnalistik.
Jika hari ini kita membiarkan hakim dunia pers diambil alih polisi dengan dalih diskresi, maka besok tidak akan ada lagi pers yang berani memuat pemberitaan soal kepolisian. Baik itu soal kritik, dugaan penyimpangan yang akhirnya secara perlahan kontrol sosial pers itu hilang. Yang tersisa hanya antara Humas dan Humas yang saling memuji.
Dan di titik itulah demokrasi kita benar-benar “MATI”
Jika Humas Polda Babel ingin menyelesaikan polemik ini secara elegan, profesional dan sesuai hukum, sepatutnya bukan bertahan dengan dalih diskresi. Langkahnya adalah kembali ke koridor UU Pers.
SEHARUSNYA HUMAS POLDA BABEL MELAKUKAN:
1. Segera Hapus Unggahan Berlabel HOAKS
Ini langkah paling mendasar dan paling mendesak. Selama unggahan dengan stempel “HOAKS” dan “TIDAK TERVERIFIKASI” itu masih terpajang di akun Sosmed Instagram dan Tiktok Humas Polda Babel beserta jajaran, maka luka itu tidak akan pernah sembuh. Penghapusan bukan tanda kalah, tapi tanda kedewasaan institusi yang menghormati UU No. 40 Tahun 1999.
2. Sampaikan Permintaan Maaf Secara Terbuka
Humas adalah wajah institusi. Ketika cara berkomunikasi salah, maka yang harus disampaikan adalah permintaan maaf kepada insan pers secara umum dan khususnya bagi media yang dilabeli “HOAKS”, bukan pembenaran. Permintaan maaf secara terbuka lewat konferensi pers akan jauh lebih meredam konflik daripada sekadar klarifikasi di kolom komentar, apalagi dengan akun Sosmed palsu atau akun Sosmed yang sudah teralifiasi.
3. Tempuh Hak Jawab, Bukan Vonis
Jika Polda Babel merasa pemberitaan soal dugaan pemukulan anggota TNI Polsek Sungailiat tidak akurat, maka sampaikan hak jawab secara tertulis kepada redaksi media yang bersangkutan, lengkap dengan data dan kronologi. Biarkan media memuat hak jawab itu secara proporsional, sebagaimana diatur Pasal 5 UU Pers. Inilah yang sudah dicontohkan dan dilakukan Korem 045/Garuda Jaya.
4. Jika Tidak Puas, Adukan ke Dewan Pers
Ini jalur konstitusionalnya. Humas Polda Babel bisa membuat pengaduan resmi ke Dewan Pers dengan melampirkan bukti. Biarlah Dewan Pers yang memeriksa, memanggil kedua pihak dan memutuskan apakah karya jurnalistik itu melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Bukan Humas yang memutuskan sendiri.
5. Evaluasi Internal dan Pelatihan Literasi Pers
Kasus ini membuktikan ada “gap literasi pers” di tubuh Humas Polda Babel. Maka perlu pelatihan bersama antara Humas Polda Babel , PWI Babel dan Dewan Pers tentang UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan batas diskresi dalam UU No. 5 Tahun 2026Tentang Kepolisian. Agar ke depan tidak terulang lagi cara-cara labeling sepihak.
Polemik ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, bukan menjadi perang. Polri membutuhkan pers untuk menyampaikan kinerja dan klarifikasinya kepada publik. Pers membutuhkan Polri sebagai narasumber yang terbuka. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri.
Solusinya sederhana, hapus label hoaks, minta maaf, tempuh hak jawab dan kembalikan palu hakim pers kepada Dewan Pers.
Jika itu dilakukan, maka sinergitas Polri khususnya Polda Babel dan Pers di Bumi Serumpun Sebalai tidak hanya pulih, tapi akan menjadi contoh Nasional tentang bagaimana konflik diselesaikan dengan “Hukum”, bukan dengan “Kekuasaan”. ***






