ZN, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang Saparudin atau Prof Udin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi instrumen yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Prof Udin saat Rapat Paripurna Istimewa Kesatu Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-269 Kota Pangkalpinang, Kamis (17/9/2026).
Menurut Prof Udin, tantangan pembangunan Pangkalpinang ke depan tidak cukup hanya mengejar capaian administratif maupun angka pertumbuhan ekonomi. Setiap kebijakan dan anggaran pemerintah harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita ingin UMKM mendapatkan bantuan modal dan akses pasar, para nelayan dan petani terlindungi, anak muda mendapatkan kesempatan kerja, investasi masuk dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Prof Udin.
Ia juga mendorong agar APBD mampu menghidupkan aktivitas perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Pangkalpinang.
“Setiap rupiah harus memberikan dampak dan manfaat. Dan setiap kebijakan harus kembali kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Prof Udin menyampaikan, arah pembangunan tersebut menjadi penting mengingat kondisi perekonomian Pangkalpinang masih menghadapi tantangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang pada 2025 tercatat 4,54 persen. Namun, pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi secara tahunan hanya mencapai 0,10 persen.
Di sisi lain, inflasi year on year Pangkalpinang pada Juli 2026 berada di angka 2,67 persen dan meningkat menjadi 4,11 persen pada Agustus 2026.
“Karena itu, tugas kita ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi meningkatkan kualitas pertumbuhan agar semakin inklusif dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Prof Udin mengatakan pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan investasi, pergerakan dunia usaha, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan sektor UMKM.
Dalam 11 bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Pemkot Pangkalpinang juga menjalankan sejumlah program yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan perekonomian daerah.
Salah satunya melalui Program “Gerakan Bangkit PAD” dan “Digitalisasi Pelayanan Publik”.
Pemkot Pangkalpinang juga meluncurkan PKP SMART yang dirancang untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan dan terintegrasi.
Digitalisasi pelayanan tersebut sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pembayaran pajak dan retribusi secara digital atau cashless.
Di sektor pelayanan kesehatan, Pangkalpinang berhasil meraih UHC Award 2026. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat Pangkalpinang mencapai 99,86 persen, melampaui batas minimal 98 persen.
Pemkot Pangkalpinang juga meraih Terbaik III dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera.
Sementara itu, dalam pelayanan publik, Pemkot Pangkalpinang memperoleh predikat kualitas baik dari Ombudsman RI dengan nilai 85,02. Tiga unit pelayanan publik, yakni Dinas Sosial, RSUD Depati Hamzah dan SMP Negeri 1 Pangkalpinang, juga memperoleh predikat baik.
Di bidang reformasi hukum, Pemkot Pangkalpinang memperoleh predikat AA dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 dari Kementerian Hukum RI.
Sedangkan pada sektor pendidikan, hasil Tes Kemampuan Akademik 2026 menunjukkan jenjang SD Pangkalpinang berada di peringkat keenam tertinggi secara nasional, sementara jenjang SMP berada di peringkat kesembilan tertinggi secara nasional.
Pemkot Pangkalpinang juga tengah membangun SMP Negeri 11 di eks Terminal Selindung, Kecamatan Gabek. Tahun depan, pembangunan SMP Negeri 12 di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, direncanakan kembali dilanjutkan.
Selain pembangunan sarana pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa, seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027 serta mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat.
Pada sektor lingkungan, Pemkot Pangkalpinang telah meresmikan TPS3R Kawa Begawe di Selindung, Kecamatan Gabek.
Tahun depan, pemerintah berencana membangun satu unit TPS3R melalui APBD.
Pemkot juga telah mengusulkan pembangunan lima unit TPS3R kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Ini bagian dari upaya kita mengelola sampah secara berkelanjutan. Ke depan, sampah di Kota Pangkalpinang tidak lagi langsung dibawa ke TPA, tetapi diolah terlebih dahulu dan residu baru masuk ke TPST,” ujar Prof Udin.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Udin menekankan pembangunan Pangkalpinang tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kota. Sinergi antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia mengapresiasi DPRD Kota Pangkalpinang yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dalam mengawal pembangunan.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari dinamika pembangunan daerah selama tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya, tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana menjadikan Pangkalpinang sebagai kota yang semakin baik dan masyarakatnya semakin sejahtera,” katanya.
Memasuki usia ke-269 tahun, Prof Udin berharap pembangunan Pangkalpinang tidak hanya tercermin dari bertambahnya fasilitas maupun capaian pemerintahan, tetapi juga dari semakin kuatnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Hari Jadi Pangkalpinang sebagai dorongan untuk memperkuat kerja bersama dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Wln)
