ZN, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memastikan pengalihan sementara jalur penyeberangan lintas Sadai–Belitung ke Pelabuhan Pangkalbalam. Langkah ini diambil menyusul terhentinya operasional di Dermaga Sadai yang kondisinya sudah tidak aman, sekaligus merespons harapan para pengemudi agar mobilitas dan arus barang antarpulau tetap terjaga.
Kepastian itu disampaikan Didit setelah menerima audiensi perwakilan sopir lintas di Ruang Ketua DPRD Babel, Senin (20/7/2026).
“Penghentian di Sadai semata-mata demi faktor keselamatan. Alhamdulillah sudah ditemukan solusinya, yakni layanan penyeberangan akan dilayani sementara di Pelabuhan Pangkalbalam oleh ASDP,” ujarnya usai pertemuan.
Terkait waktu pengaktifan kembali layanan, pihaknya menargetkan paling lambat awal Agustus 2026 sudah dapat beroperasi. Saat ini ASDP tengah menyusun hal teknis, termasuk penyesuaian tarif yang akan segera dikoordinasikan guna menjamin kepastian dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
“Insya Allah besok akan dilakukan rapat koordinasi khusus terkait tarif. Harapan kita semua, awal Agustus sudah bisa melayani perjalanan kembali,” tambah Didit.
Ia menegaskan kelancaran jalur penyeberangan ini sangat krusial bagi perekonomian daerah. Gangguan yang berlarut-larut dikhawatirkan akan menghambat distribusi kebutuhan pokok hingga aktivitas usaha masyarakat di dua pulau besar ini.
“Ini berdampak langsung pada roda perekonomian Babel. Kita tidak boleh membiarkan akses terputus terlalu lama, sebab kebutuhan masyarakat dan kelancaran pasokan barang harus tetap terjamin,” tegasnya.
Dari hasil audiensi dan verifikasi yang diterima DPRD, kerusakan struktur Dermaga Sadai tergolong cukup berat. Anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan menyeluruh diperkirakan mencapai Rp80 miliar. Mengingat nilai yang besar, pemulihan permanen ini akan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat.
“Perbaikan permanen nilainya cukup besar, maka kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar penanganannya dipercepat dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Sementara ini, pengalihan ke Pangkalbalam adalah langkah terbaik agar aktivitas masyarakat tidak terhenti,” pungkas Didit. (*)
