ZN, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat merespons keluhan sopir truk angkutan logistik yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Melalui audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer, akses barcode untuk pengisian Bio Solar bersubsidi akhirnya kembali diaktifkan.
Rapat yang digelar di Ruang Banmus Kantor DPRD Babel, Kamis (27/4/2026), itu menjadi titik terang bagi para sopir yang sebelumnya tidak bisa mengisi BBM subsidi akibat barcode kendaraan yang tidak aktif.
Salam kesempatan itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, mengungkapkan sebagian besar kendaraan roda enam ke atas mengalami kendala administrasi barcode. Padahal, kendaraan tersebut berperan vital dalam distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Jika dipaksa menggunakan BBM non-subsidi, biaya operasional otomatis meningkat dan berdampak langsung pada kenaikan harga sembako,” ujarnya.
Menurut Didit, angkutan logistik seperti sembako dan pupuk seharusnya tetap mendapat prioritas akses BBM subsidi, selama memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
Dalam audiensi tersebut, DPRD bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, menyepakati langkah konkret berupa pengaktifan kembali barcode kendaraan yang sebelumnya bermasalah.
Dari sekitar 60 kendaraan yang terdampak, proses aktivasi akan dilakukan secara bertahap. Pertamina disebut siap mempercepat proses, dengan estimasi waktu sekitar 20 menit per kendaraan, asalkan persyaratan seperti pajak kendaraan telah dipenuhi.
“Setelah satu kendaraan selesai, langsung dilanjutkan ke berikutnya. Ini bentuk komitmen agar distribusi tidak terganggu,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong adanya penyesuaian kuota BBM subsidi. Para sopir mengeluhkan jatah yang hanya sekitar 60 liter, yang dinilai belum mencukupi untuk rute distribusi jarak jauh seperti Bangka Selatan, Mentok, hingga Belinyu.
“Atas kondisi tersebut, kami meminta adanya toleransi penambahan kuota, khusus untuk angkutan sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas Didit.
Ia menekankan, kelancaran distribusi logistik menjadi kunci menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Jika biaya angkut meningkat, maka harga di tingkat konsumen berpotensi ikut melonjak.
“Alhamdulillah, semua persoalan sudah terselesaikan. Barcode kembali aktif dan distribusi logistik diharapkan kembali normal,” pungkas Didit.
Audiensi ini turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta instansi terkait lainnya. Hasil rapat memastikan seluruh kendala dapat diurai, dan kendaraan yang memenuhi syarat kini dapat kembali mengaktifkan barcode untuk mengakses BBM subsidi. (*)
