ZN, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah cepat menyikapi kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Melalui audiensi bersama pihak terkait, DPRD memastikan distribusi gas bersubsidi tersebut akan kembali normal mulai 5 Februari 2026.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan kepastian tersebut usai memimpin audiensi yang menghadirkan perwakilan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Bangka Belitung, PT Pertamina (Persero), serta staf khusus Gubernur Babel, Ahmadi Sopian, di Pangkalpinang, Senin (2/2/2026).
“Alhamdulillah, dari rapat tadi ada beberapa kesimpulan penting. Jika tidak ada kendala distribusi, mulai 5 Februari penyaluran LPG 3 kilogram dipastikan kembali normal di seluruh Bangka Belitung,” ujar Didit.
Kelangkaan LPG 3 kilogram sebelumnya dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada kebutuhan rumah tangga, pelaku UMKM, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak kembali terulang.
Selain memastikan normalisasi pasokan, DPRD juga mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu guna memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran.
“Tim pengawasan terpadu ini penting supaya distribusi LPG 3 kilogram benar-benar tepat sasaran,” tegas Didit.
Tim tersebut nantinya akan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta berada di bawah kewenangan eksekutif daerah.
Dalam forum audiensi, Pertamina juga memastikan ketersediaan stok LPG 3 kilogram dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. DPRD menilai kepastian tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Terkait harga eceran tertinggi (HET), DPRD memandang perlu adanya kepastian regulasi yang jelas. Menurut Didit, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi agen penyalur, terutama yang mendistribusikan LPG ke wilayah terpencil dengan biaya operasional lebih tinggi.
“Kita harus objektif, karena agen-agen yang menyalurkan ke daerah jauh juga memiliki beban biaya distribusi,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel akan mendorong pemerintah pusat untuk membangun depo atau kilang penampung LPG baru di Bangka Belitung. Upaya ini dinilai penting mengingat karakteristik geografis daerah kepulauan yang rentan terhadap gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. (*)
