ZHIENEWS.COM, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya menegaskan bahwa TPP ASN tidak ada pemotongan, hanya saja terkendala dengan penundaan pembayaran.
Namun ada syarat yang Didit jelaskan terkait tidak adanya pemotongan TPP ASN, yaitu semangat dan peningkatan kerja para ASN, terutama di Dinas Bakuda Pemerintahan Provinsi Bangka Belitung, dalam mengejar target
”Untuk TPP tidak ada pemotongan, tapi penundaan bayar, tetapi dengan catatan jika target kita terpenuhi, nah kalau tidak sampai terpenuhi, maka Pak Sekda akan mengusulkan lagi, maka bekerja keras lah teman-teman ASN yang ada di Bakuda Provinsi, agar TPP tidak terpotong,” jelasnya usai rapat badan anggaran bersama pihak iksekutif terkait efisiensi anggaran, Senin (5/5/2025).
Dalam kesempatan itu pula, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan, Bangka Belitung mendapatkan tambahan royalti 18 persen dari total 590 milyar yang masuk ke Negara.
Hal ini tentu saja akan membawa angin segar bagi pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.
”Negara mendapat 590 milyar, jadi Babel kita mendapatkan 18 persen, 18% itu ialah 100,6 milyar. 100 milyar pertama kan awalnya sudah disepakati, dimana daerah gunakan untuk proses pemutihan, kedua dari pajak penggunaan air bawah tanah, dan ketiga pajak-pajak wajib pungut untuk pajak pembelian bahan bakar minyak bermotor,” ujarnya.
Dikatakannya, rencana kebijakan pemutihan pajak kendaraan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, guna meraih pajak di sektor tersebut.
“Setelah diberikan target, kita akan lihat UPT ini bekerja atau tidak, disini kita butuh inovasi dan strategi bagaimana mengambil pajak,” kata Didit.
Selain itu Didit mengungkapkan, kalau masih ada sisa anggaran sebesar 41,5 milyar dari penghematan biaya Pilkada.
“Dan alhamdulillah juga, masih ada sisa anggaran lagi, sebesar 41 M dari penghematan biaya pilkada, KPU 37 milyar, Bawaslu 4,5 milyar, jadi total nya 41,5 milyar dan 6 milyar nya kita alokasi kan untuk membantu pelaksanaan pilkada ulang,” ungkapnya.
”Nanti dari jumlah 6 milyar yang dialokasikan untuk Pilkada ulang itu, untuk Kabupaten Bangka 3,5 M, Pangkalpinang 2,5 M, kenapa Kabupaten Bangka lebih besar, karena Kabupaten Bangka letak geografis nya lebih besar,” pungkasnya. (Rls)
