ZN, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Kepulauan Bangka Belitung menyetujui pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua Raperda yang resmi disahkan tersebut meliputi Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Sementara itu, untuk Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), forum paripurna memutuskan menunda pengesahannya guna dibahas lebih lanjut secara mendalam.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, serta dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Turut mendampingi Gubernur yakni Sekretaris Daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pimpinan instansi vertikal atau lembaga daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya penetapan APBD TA 2027 sebagai pijakan utama penyusunan program pembangunan daerah yang terukur, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, alokasi anggaran akan difokuskan menyasar sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Mengenai pengesahan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Gubernur menegaskan bahwa regulasi ini menjadi payung hukum vital untuk menjamin hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi di Bangka Belitung.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Terkait Raperda RZWP3K yang penentuannya ditunda, pemerintah provinsi bersama legislatif berkomitmen menyelaraskan kembali poin krusial agar pemanfaatan ruang laut benar-benar menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
Agenda paripurna ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi demi menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (*)
