ZN, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang meluncurkan strategi baru pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang yang digelar di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (20/5/2026).
Upaya pengendalian inflasi ini dilakukan di tengah capaian inflasi Kota Pangkalpinang yang tercatat menurun signifikan. Angka inflasi daerah itu merosot dari sekitar 2,5 persen pada 2025 menjadi 0,76 persen pada 2026, sekaligus menempatkan Pangkalpinang pada peringkat kedua kota dengan inflasi terendah dari 96 kota di Indonesia.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan pemerintah kota meluncurkan program Gerakan Kereta Surong Ketapang sebagai inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Hari ini kita launching gerakan pengendali inflasi, yaitu Gerakan Kereta Surong Ketapang,” kata Dessy.
Menurut Dessy, rapat koordinasi TPID menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Iduladha. Tim pengendali inflasi bersama instansi terkait akan turun langsung ke pasar untuk memantau pergerakan harga sejumlah komoditas strategis.
“Bersama-sama kita akan turun ke lapangan untuk memantau harga menjelang Hari Raya Iduladha,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterima TPID, sejumlah komoditas pangan mulai mengalami kenaikan harga, terutama cabai dan daging. Selain itu, pemerintah juga akan memonitor harga beras dan minyak goreng sebagai bagian dari langkah antisipasi inflasi.
Dessy menjelaskan, pemantauan lapangan tersebut merupakan implementasi arahan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri, yang mendorong pemerintah daerah melakukan intervensi cepat terhadap gejolak harga pangan.
“Beberapa komoditas mulai naik seperti cabai dan daging. Karena itu kita turun ke lapangan bersama TPID untuk memantau harga beras, minyak goreng, dan komoditas lainnya,” katanya.
Dalam pengendalian inflasi, Pemkot Pangkalpinang mengacu pada strategi 4K yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota. Strategi itu meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari operasi pasar murah dan gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan pasokan melalui koordinasi dengan distributor, memantau distribusi bahan pangan, hingga memperkuat komunikasi berbasis data.
“Empat aspek itu menjadi metode TPID untuk menekan laju inflasi, terutama pada komoditas pangan pokok,” ujar Dessy.
Ia menilai capaian inflasi rendah yang diraih Pangkalpinang tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi TPID bersama instansi vertikal serta seluruh pemangku kepentingan.
“Inflasi kita sekitar 0,76 persen dan berada di peringkat kedua dari 96 kota di Indonesia. Ini karena kerja sama dan kolaborasi yang terus terjalin,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, memperkenalkan sistem kalender inflasi prediktif sebagai instrumen baru dalam pengendalian harga.
Menurut Juhaini, sistem tersebut dirancang untuk mengubah pola penanganan inflasi yang sebelumnya bersifat insidentil menjadi berbasis prediksi dan deteksi dini.
“Kalender inflasi prediktif ini untuk mengubah pola yang sebelumnya dadakan menjadi prediktif,” kata Juhaini.
Melalui sistem digital tersebut, TPID dapat memproyeksikan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas hingga akhir 2026. Data tersebut dapat dipantau melalui dashboard TPID dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersedia pada kanal resmi pemerintah daerah.
Dengan pendekatan prediktif dan penguatan pengawasan di lapangan, Pemkot Pangkalpinang berharap stabilitas harga pangan dapat tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat menjelang Iduladha tidak terganggu. (*)
