ZN, BANGKA – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menekankan pentingnya peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pengurus BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (7/4/2026), sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan dana zakat agar lebih maksimal dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Didit mengaku terkejut dengan kecilnya anggaran operasional BAZNAS yang dialokasikan melalui APBD, yakni hanya sekitar Rp120 juta per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab lembaga tersebut.
“Saya kaget, ternyata biaya operasional BAZNAS hanya dianggarkan Rp120 juta. Pertanyaannya, di mana pemerintah hadir?” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, biaya operasional BAZNAS seharusnya ditanggung penuh oleh APBD. Hal ini bertujuan agar dana zakat dari masyarakat (muzakki) tidak digunakan untuk kebutuhan operasional.
“Secara aturan memang diperbolehkan, tetapi secara moral kurang etis jika dana muzakki digunakan untuk operasional,” jelasnya.
Didit juga menyoroti potensi zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung yang mencapai sekitar 5.045 orang. Namun, ia mengakui masih adanya penurunan kepercayaan masyarakat akibat persoalan di masa lalu.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada kepengurusan BAZNAS yang baru dilantik sekitar tiga bulan lalu.
“Saya berharap zakat profesi sebesar 2,5 persen dapat dikelola BAZNAS. Bagi non-muslim tidak diwajibkan, tetapi khusus muslim ini penting,” katanya.
Menurut Didit, kinerja kepengurusan baru patut diapresiasi. Dalam waktu singkat, mereka telah menyalurkan bantuan kepada hampir 2.000 penerima manfaat meski dengan keterbatasan anggaran.
“Baru tiga bulan dilantik, tapi manfaatnya sudah dirasakan hampir 2.000 orang. Ini luar biasa,” ujarnya.
Ke depan, Didit berharap BAZNAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam membantu masyarakat kurang mampu, menyediakan beasiswa, hingga menjadi solusi pembiayaan bagi pelaku usaha kecil agar terhindar dari rentenir maupun pinjaman online ilegal.
“BAZNAS harus menjadi bapak asuh bagi pedagang kecil dan juga membantu kebutuhan pendidikan masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Selain itu, ia berencana membantu BAZNAS menggali potensi zakat dari perusahaan besar di Bangka Belitung, seperti PT Timah, Bank Sumsel Babel, PLN, Pelindo, dan Pertamina.
“Kita ingin BAZNAS memiliki program besar sehingga dapat membantu pemerintah, karena kalau APBD prosesnya panjang, sementara BAZNAS bisa lebih cepat,” tambahnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Didit juga meminta BAZNAS untuk melaporkan secara rutin penerimaan dan penyaluran dana setiap bulan kepada gubernur dan DPRD.
“Laporan itu nantinya juga akan dipublikasikan ke media sebagai bentuk transparansi,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Afriyanto, menyatakan bahwa instruksi pemungutan zakat profesi telah disampaikan melalui surat edaran ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan, besaran zakat profesi yang ditetapkan adalah 2,5 persen dari penghasilan kotor ASN.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan program ini, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar ikut berpartisipasi,” kata Ferry. (*)
