ZN, PANGKALPINANG – DPRD menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan internal serta mempercepat pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya sektor perkebunan dan pertambangan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya usai rapat paripurna PAW DPRD Babel, ia berharap kehadiran anggota baru tersebut dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.
Didit menyampaikan bahwa DPRD Babel melakukan penyesuaian susunan di Badan Kehormatan (BK), termasuk pada posisi ketua. BK dipandang sebagai “mahkamah” DPRD yang memiliki fungsi menjaga marwah lembaga melalui penegakan kode etik dan disiplin anggota.
Dengan kepemimpinan baru, DPRD berharap BK mampu menjalankan perannya secara tegas dan profesional sebagai pengawas internal lembaga, baik terhadap anggota maupun pimpinan DPRD.
“BK harus benar-benar menjadi pengawas lembaga dan mampu menegakkan disiplin secara objektif,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menerima perwakilan masyarakat pertambangan yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait kepastian hukum dan keberlanjutan usaha tambang rakyat.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Direktur Utama perusahaan terkait telah merespons dan mengajak DPRD untuk melakukan pertemuan. Awalnya pertemuan dijadwalkan pada hari Selasa, namun DPRD mengusulkan hari Kamis karena pertimbangan waktu. Komunikasi lanjutan telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, dan saat ini tinggal menunggu kepastian teknis pertemuan, termasuk lokasi apakah di DPRD atau di kantor PT Timah.
Didit mengatakan bahwa saat ini DPRD tengah memfokuskan kerja sejumlah Panitia Khusus (Pansus). Pertama, Pansus plasma sawit yang bertujuan memastikan komitmen perusahaan dalam merealisasikan kewajiban plasma bagi masyarakat.
Kedua, Pansus Raperda Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang dinilai sangat dinantikan masyarakat Bangka Belitung. Perda tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penambang rakyat, sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan tambang yang selama ini terjadi.
Ia menegaskan akan terus mengawal pembahasan Raperda tersebut agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. (Wln)
