ZHIENEWS.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyatakan siap mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi arahan Presiden RI. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Agusfendi seusai menghadiri rapat monitoring dan evaluasi di Kantor Gubernur Babel, Rabu (13/8/2025).
Ia menyampaikan Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan tiga titik lahan yang akan dibangun menjadi dapur umum. Salah satunya berlokasi di kawasan Teluk Bayur, yang saat ini tengah dipastikan kelayakannya sesuai ketentuan rencana pembangunan dapur umum bagi penyediaan makan bergizi gratis.
“Kami berharap semua titik yang dipersiapkan memenuhi persyaratan, baik dari sisi teknis maupun aturan. Selain itu, suplai bahan makanan akan melibatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang bahan pokok, sebagai bagian dari tugas mereka dalam satuan pelayanan,” ujar Agusfendi.
Agusfendi menjelaskan program ini menargetkan siswa SD, SMP, serta kelompok rentan seperti ibu hamil. Berdasarkan data, jumlah siswa SMP di Pangkalpinang yang menjadi sasaran mencapai sekitar 11.563 siswa dari 10 SMP Negeri dan 20 MTs Negeri maupun swasta. Sementara untuk jenjang SD dan SMP secara total, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 26.400 siswa.
“Khusus untuk ibu hamil, jumlahnya kurang lebih 36 ribu orang. Data ini penting untuk memastikan ketersediaan suplai dan kelancaran distribusi nantinya,” tambahnya.
Pemkot Pangkalpinang berharap melalui program ini, kebutuhan gizi anak dan ibu hamil dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kesehatan generasi muda.
Sesuai dengan arahan yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dra. Dwi Budi Wahyuningsih. Ia menegaskan bahwa lahan yang diusulkan harus memenuhi kriteria, antara lain dekat dengan penerima manfaat, memiliki akses jalan, listrik, air bersih, serta aman dari risiko bencana. Jarak minimal dari bantaran sungai adalah 25 meter, dan tanah harus padat serta siap digunakan.
Dwi Budi berharap Pemkot Pangkalpinang segera menunjuk pejabat focal point yang dapat mengambil keputusan langsung di lapangan untuk mempercepat proses verifikasi. Selain memastikan lahan, Pemkot juga didorong melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan agar manfaat ekonomi dirasakan di wilayah sendiri. (Wln)
