ZN, PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Babel.
Dalam kesempatan itu, DPRD Babel menilai LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi strategis ke depan.
Ketua DPRD Babel Didit, menegaskan bahwa lembaganya akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Didit juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Babel yang berhasil meraih berbagai penghargaan nasional. Namun demikian, lembaga legislatif tersebut mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah di luar sektor pertambangan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga memastikan akan memberikan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ 2025 sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Dengan pengawasan yang ketat dan sinergi yang solid, Didit berharap pembangunan di Bangka Belitung dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
