Pj Wali Kota Pangkalpinang Sebut PSN di Pangkalpinang Masih Tahap Koordinasi dan Pemantauan

banner 120x600

ZHIENEWS.COM, PANGKALPINANG – Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) berupa Makan Bergizi Gratis (MPG) dan Sekolah Rakyat di Kota Pangkalpinang saat ini masih berada pada tahap koordinasi dan pemantauan.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin, usai mengikuti diskusi dan pemantauan pelaksanaan PSN yang digelar di Smart Room Center lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (18/9/2025)

Dalam kesempatan itu, M Unu menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan bukan pelaksanaan program secara langsung, melainkan tahap awal inventarisasi bersama Komnas HAM. Tujuannya, untuk mengidentifikasi sejauh mana program pemerintah pusat, termasuk instruksi presiden, telah berjalan dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami belum menjalankan langsung program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, ini baru tahap identifikasi dan evaluasi. Setelah didiskusikan bersama, kita akan lihat sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah kota bersama pusat memiliki peran penting sebagai pengawas agar hak-hak masyarakat segera terealisasi. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk aktif menyampaikan masukan, termasuk dalam pembahasan rancangan Perda maupun usulan anggaran tahun 2026.

“Tugas kami mengawal supaya program ini cepat terealisasi dan hak masyarakat terpenuhi. Kami membuka ruang bagi siapa pun yang ingin berkontribusi atau mempercepat pelaksanaan,” tambahnya.

Terkait Sekolah Rakyat, Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa program ini masih dalam tahap persiapan, mulai dari penyiapan lahan hingga proses pengajuan ke kementerian terkait.

“Ini proses panjang, mulai dari penyiapan lahan sampai perencanaan pembangunan oleh PU, jadi belum bisa langsung dilaksanakan,” terangnya.

Sementara itu, program MPG di Pangkalpinang sudah mulai bergerak dengan pembangunan delapan dapur umum yang akan menjadi basis distribusi makan bergizi gratis. Keberadaan dapur ini diharapkan mempercepat pelaksanaan program di tengah masyarakat.

Diskusi yang turut melibatkan Komnas HAM ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan implementasi PSN dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pangkalpinang. (Wln)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *