ZHIENEWS.COM, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin, mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah untuk lebih aktif membenahi kota demi pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (16/7/2025).
Dalam arahannya, Pj Wali Kota M Unu menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpemangku kebijakan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
“Kalau hanya diajak ngobrol santai di warung kopi saja sulit, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah yang lebih besar. Mulai hari ini, saya ingin semua jajaran punya sikap terbuka dan peduli,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya data kependudukan yang akurat hingga tingkat RT dan RW sebagai dasar pembangunan. Pj Wali Kota M Unu mencontohkan keberhasilan sistem digitalisasi data warga yang diterapkan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
“Sumedang bisa punya data detail sampai kondisi rumah, jumlah kamar mandi, hingga penghasilan warga yang diperbarui setiap hari. Masa kita yang di kota tidak bisa?” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta lurah dan camat untuk tidak menganggap enteng tugas utama mereka, terutama dalam menangani persoalan dasar masyarakat seperti sampah, drainase, dan kebersihan lingkungan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan seluruh ASN agar menjaga netralitas menjelang Pilkada 2025. Ia menegaskan, netralitas ASN adalah hal mutlak dan pelanggaran sekecil apa pun bisa berakibat hukum dan etik.
“Jangan sampai karena status WhatsApp atau tindakan kecil, kita terjerumus ke masalah netralitas ASN. Kita harus jaga diri, keluarga, dan institusi,” tegas M Unu.
Pj Wali Kota M Unu juga menyinggung soal belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD, sesuai amanat Undang-undang. Maka dari itu, ia mendorong setiap OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar belanja pembangunan tidak tergerus biaya pegawai.
“Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang terbuka untuk bertukar pikiran, menyampaikan masalah, dan mencari solusi bersama, demi Pangkalpinang yang lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu, Sekda Pangkalpinang Mie Go menambahkan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan dana bagi hasil dari sektor sumber daya alam, khususnya timah.
“Kita bukan daerah penghasil, tapi terdampak. Harapannya ke depan kita dapat bagian lebih adil dari dana royalti yang bisa meningkatkan pendapatan dan menyehatkan APBD,” ujarnya.
Mie Go juga menyebut bahwa penyelesaian atas temuan BPK saat ini sudah sesuai target, dan ia optimistis perbaikan ke depan akan berjalan lebih baik. (Wln)
