ZHIENEWS.COM, PANGKALPINANG – Puluhan nelayan dari Desa Bembang dan Teluk Nipah, Kabupaten Bangka Barat, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel) untuk mengadukan nasib mereka yang terancam karena aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP), Selasa (10/6/25).
Dalam kesempatan itu, Ketua BPD Desa Sony Suwandi, mewakili para nelayan menyampaikan bahwa mereka bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan di daerah tersebut, dan aktivitas KIP telah merusak ekosistem laut sehingga mengurangi hasil tangkapan mereka. Ia juga menekankan dampak buruk limbah lumpur KIP terhadap kehidupan laut.
“Di situ kami yang menjadi sumber utama hasil tangkapan kami, kehadiran aktivitas KIP sangat merusak ekosistem dan ekologi laut hasil tangkapan yang kami punya,” ucapnya.
“Lumpurnya itu sangat berpengaruh sekali merusak ekosistem dan ekologi. Harapan kita pemerintah daerah dapat melakukan upaya pencegahan dampak lumpur tersebut,” tambah Sony.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel Agus Suryadi, menjelaskan bahwa perusahaan KIP memang memiliki izin Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) seluas 92 hektar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, ia mengakui adanya potensi pelanggaran.
“Mereka bisa bekerja tetapi masih dalam zona tambang,” kata Agus.
Agus juga menekankan pentingnya pemantauan KIP melalui Vehicle Monitoring System (VMS).
“Kalau mendengarkan dari masyarakat kan sepertinya di luar itu, makanya kita akan prospektor juga ada keluhan masyarakat untuk mereka melarang untuk tidak boleh,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Didit Srigusjaya menanggapi keluhan nelayan. Ia menyampaikan bahwa diputuskan besok pagi dinas-rinas terkait akan melakukan pengecekan.
“Maka kesimpulan kita hari ini, biar kita secara optimis menilai, maka sudah diputuskan besok pagi, Dinas Kelautan, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol-PP, PT Timah, dan Dinas Pertambangan akan melakukan pengecekan ke lapangan,” tegas Didit.
Ia berharap pengecekan lapangan akan menghasilkan solusi yang adil bagi nelayan dan lingkungan.
“Kita berharap pengecekan lapangan ini akan menemukan solusi yang adil bagi nelayan dan kelestarian lingkungan,” harapan Didit. (Rls)
